Hujan deras yang mengguyur Sidoarjo beberapa hari terakhir menyebabkan genangan air yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama di kawasan Lippo Mall, di mana jalan utama terendam hingga menghambat mobilitas warga. Fenomena ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya fraksi Golkar yang mempertanyakan komitmen pemerintah kabupaten dalam menangani banjir ini.
Kritik Golkar Terhadap Pemkab
Fraksi Golkar menyoroti bahwa janji penanggulangan banjir yang pernah diucapkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo belum juga terlihat nyata. Menurut mereka, rencana kerja yang seharusnya disampaikan pada tahun 2026 ini tampaknya belum menampakkan langkah konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, setiap kali hujan deras melanda, daerah seperti Lippo Mall Sidoarjo kembali terendam tanpa ada solusi yang jelas di depan mata.
Janji Pemerintah dan Rencana 2026
Persoalan banjir bukanlah isu baru bagi Sidoarjo. Pemerintah setempat telah beberapa kali menyampaikan rencana penanggulangan namun selalu terkendala di tahap implementasi. Rencana kerja tahun 2026 diharapkan menjadi jawaban dari segala keluhan yang muncul, tetapi hingga kini nuansa pesimistis masih membayangi masyarakat. Apakah pemerintah kabupaten siap untuk menjadikan penanggulangan banjir prioritas, atau hanya sekadar janji kosong?
Dampak Banjir Terhadap Masyarakat
Banjir yang berulang di kawasan strategis seperti Lippo Mall tidak hanya merugikan warga dari segi mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko kesehatan. Genangan air dapat menghambat aktivitas perdagangan dan bisnis yang berpusat di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, genangan yang dibiarkan bisa memicu penyebaran penyakit menular karena kualitas air yang buruk.
Langkah Pemkab Ke Depan
Dengan situasi saat ini, pemkab sebaiknya mengevaluasi kembali strategi mereka dalam menangani banjir. Langkah-langkah praktis seperti peningkatan sistem drainase yang efektif dan dukungan teknologi dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk mempercepat penanganan darurat ketika banjir melanda bisa menjadi langkah efisien untuk meminimalkan dampaknya.
Analisis dan Perspektif
Menyikapi isu ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersinergi dalam mencari solusi. Kritik konstruktif seperti yang disampaikan oleh Golkar dapat menjadi pendorong bagi pemkab untuk bertindak lebih proaktif. Penanggulangan banjir membutuhkan investasi tidak hanya dalam infrastruktur tetapi juga dalam edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global.
Pada akhirnya, penanganan banjir di Sidoarjo memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Pemerintah perlu mempertahankan transparansi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Apabila langkah-langkah yang tepat dapat diimplementasikan dengan baik, bukan tidak mungkin Sidoarjo bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menangani banjir dengan efektif dan berkelanjutan.