Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Sentral Pakistan (SBP) tampak terpengaruh oleh aliran pemikiran ekonomi neoliberal yang mendorong kebijakan moneter ketat. Meski tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) telah berada pada satu digit sejak Agustus 2024, SBP tetap mempertahankan suku bunga kebijakan yang tinggi. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran inflasi, yang dianggap berpusat pada fenomena moneter. Namun, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa inflasi juga diakibatkan oleh faktor-faktor fiskal dan persediaan, terutama mengingat kondisi bencana alam baru-baru ini yang melanda negara tersebut.
Kritik terhadap Kebijakan Neoliberal
Model kebijakan neoliberal semakin dipertanyakan setelah Krisis Keuangan Global 2007-08, karena dianggap gagal dalam mencapai stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Kritik ini semakin mengemuka ketika kebijakan penghematan di Zona Euro setelah krisis tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pada konteks Pakistan, penting untuk meninjau kebijakan moneter yang masih dipengaruhi aliran pemikiran ini, guna memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi perubahan global yang cepat.
Pentingnya Revitalisasi Kebijakan Ekonomi
Penguatan independensi bank sentral diperlukan untuk melindungi proses pengambilan keputusan dari pengaruh politik jangka pendek. Namun, pemerintah masih harus memodernisasi kerangka kerja kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter yang berfokus pada inflasi yang lebih tinggi sebagai target. Langkah ini penting mengingat dampak besar ancaman krisis iklim dan perubahan teknologi global, terutama dari AI. Pembaruan ini akan memberikan kerangka kerja baru bagi SBP dalam menjalankan kebijakan moneter yang lebih terarah.
Peran Pemerintah dalam Mengarahkan Kebijakan Moneter
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memformulasi mandat bagi SBP yang lebih sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Memberikan hak suara kepada Sekretaris Keuangan dalam dewan direksi SBP, misalnya, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses kebijakan moneter. Selain itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi lebih jelas antara pemerintah dan SBP untuk memperkuat kerangka kerja kebijakan ekonomi yang terintegrasi.
Revisi “Aturan Main” Kebijakan Ekonomi
Revisi “aturan main” yang mengarahkan kebijakan moneter dan fiskal Pakistan kian mendesak. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap umpan balik dan refleksi kebijakan, baik SBP maupun lembaga ekonomi lainnya dapat memainkan peran lebih efektif. Penyusunan norma dan protokol baru yang jelas akan mengurangi biaya transaksi bagi agen ekonomi dan meningkatkan efisiensi harga dan nilai produk.
Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Ekonomi
Ubah paradigma kebijakan ke arah yang lebih luas dan fungsional dapat membantu Pakistan dalam menghadapi situasi ekonomi mendatang. Peningkatan kapasitas teknologi dan penyerapan inovasi sejalan dengan perubahan global merupakan kunci menuju ketahanan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, meninjau peran dan kapasitas SBP akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara.
Kesimpulan
Revisi mendasar dalam kerangka kebijakan moneter dan ekonomi Pakistan diperlukan untuk mengatasi tantangan global dan domestik yang kompleks. Meskipun independensi SBP penting, koordinasi dan keterlibatan aktif pemerintah dalam memandu arah kebijakan adalah kunci. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan besar di masa depan. Mengimplementasikan perubahan ini dapat membantu Pakistan mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi dan lebih merata.